PARTAI CARI MUKA

PARTAI CARI MUKA

By elha 12.02.2009

Partai pilihan rakyat…Caleg peduli rakyat…Pilih No. 53 yang terbukti anti korupsi dan tanggap bencana…contreng No. 62, PAPA-nya ARTIS … Partai Main Mata berjuang bersama rakyat (kapan Pak??)…bla..bla...hehehe Mana ya partai & caleg jual program utk rakyat....???

---ooOoo---

Menjelang pemilu 9 April 2009, partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) saling mengumbar klaim. Mereka laksana pedagang kaki lima yang sedang mengobral dagangannya. “sepuluh ribu tiga……sepuluh ribu tiga…” “sayang anak…sayang anak”

Parpol satu merasa lebih baik dari yang lain. Caleg yang satu ‘katanya’ lebih peduli ketimbang caleg lainnya. Mereka mengklaim mewakili rakyat. Selalu mengatas namakan rakyat. Menggambarkan seolah-olah rakyat sepenuh hati berada dalam barisan mereka. Benarkah?? Mari kita telaah bersama.

Pendiri parpol yang dilupakan (?)

Ketika berkunjung ke Kota Tangerang, aku bertemu dengan seorang Ibu tua. Umi, demikian Ibu tua itu biasa dipanggil. Dia bercerita kalau anak tertuanya adalah salah satu pendiri parpol berbasis agama di daerahnya. Konon, sampai saat ini, alamat rumahnya masih tercantum di DPP sebagai rujukan informasi parpol tersebut di wilayah Tangerang. Dan memang, aku melihat banyak atribut parpol berbasis agama di dalam rumahnya, termasuk arsip dan pernik-pernik lainnya.

Pernah satu ketika, entah karena kesalahan administrative dan atau karena salah prosedur atau alasan lainnya, si anak berurusan dengan pihak berwajib. Namun hal itu tidak membuatnya jera dalam membesarkan partai yang di’bidaninya’ di kampung halaman itu. Teman seperjuangannya ada yang sudah menikmati ‘empuknya’ kursi legislatif. Namun dia dan keluarganya tetap bekerja untuk partainya.

Masalah baru muncul ketika dia memperjuangkan nasib kaum buruh yang berakibat pada ‘PHK’. Saat itu konon karib koleganya seperti sembunyi. Bahkan sang ‘Legislatif’ seperti tidak pernah mengenalnya. Ekonomi keluarga yang sebelumnya memang kekurangan menjadi semakin terbenam.

“Umi sih bukan pengen di Tanya…” kata ibu tua tersebut nelangsa, mengomentari ulah ‘sang legislatif’

“Tapi dulu dia kan sering tidur-tiduran di sini, sama-sama untuk partai…Sekarang mah udah enak. Lupa kali ama umi mah” tambahnya dengan logat Tangerang-nya yang kental.

—mhn maaf kalau redaksi tidak persis sama dengan yang diucapkan. Tapi Insya Allah maknanya sudah sesuai--

Peristiwa diatas adalah kisah nyata. Realita yang ada. Apakah ini hanya satu-satunya kisah..? wallahu’alam.

---ooOoo---

Semua parpol sepakat bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama perjuangannya (HU Pelita, Kamis, 12 februari 2009, http://www.hupelita.com/). Setiap parpol mengklaim bahwa mereka adalah pengabdi rakyat yang berjuang untuk rakyat. Bahkan mereka tak segan untuk mengatakan sebagai ‘pelayan’ rakyat.

Tafsir benderang atas semua pernyataan tersebut adalah bahwa rakyat pemilik sejati demokrasi. Karenanya rakyat pula yang menjadi pemegang saham terbesar parpol. Setoran utama parpol terhadap rakyat adalah kesejahteraan. Dan ini diakui secara riel oleh para petinggi parpokl tersebut, seperti dikutip HU Pelita OnLine http://www.hupelita.com

Namun menelaah peristiwa diatas, kita perlu menganalisa kembali pernyataan-pernyataan pengurus parpol (politisi) mengenai makna kesejahteraan rakyat. Dalam UU No. 6 tahun 1974 Kesejahteraan didefinisikan adalah kemampuan individu (rakyat) dalam memiliki faktor-faktor material. Artinya rakyat memiliki daya beli untuk mendapatkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana sejahtera adalah keluar dari garis kemiskinan.

Kemiskinan itu sendiri memiliki kriteria sebagai berikut (BPS, 2006) :

1. Kategori sangat miskin yakni yang mempunyai penghasilan Rp120 ribu/bulan, intake energi makan sehari 1900 K kal,

2. Miskin yang mempunyai penghasilan 150 ribu/bulan, intake energi makan sehari 2100 K kal, dan

3. Hampir miskin yang mempunyai penghasilan 175 ribu/bulan, intake energi makan sehari 2300 K kal

Michael P. Todaro dalam Economic Development in the Third World (1989) menyatakan, "biasanya gejala kemiskinan absolut pada suatu lokasi dapat diukur dari proporsi penduduk yang hidup di bawah tingkat pendapatan minimum yang telah ditentukan (adequate standards of living)".

à adequate standards of living dapat diasumsikan dengan Upah Minimum Regional/Provinsi/Kabupaten, yaitu antara Rp. 650 ribu – Rp. 1 juta/bulan.

Artinya masyarakat dengan kategori tersebut adalah lahan garapan parpol. Ladang perjuangan anggota legislative, pemerintah dan para caleg. Jika semua itu dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, peristiwa diatas, dimana pendiri parpol berbasis agama seolah ternafikan, tidak akan pernah terjadi.

Mungkin peristiwa di atas hanya segelintir kisah dibandingkan dengan keberhasilan parpol membangun fondasi ekonomi dan politik bangsa ini. Atau mungkin itu hanya ulah ‘oknum’ elite politik yang mencoba mengaburkan keberhasilan parpol, legislative dan pemerintah.

‘Oknum’ digambarkan oleh Joel Hellman (World Politics, 1998) sbb : Mereka yang berhasil merebut kekuasaan demokratis dari rezim otoriter dan selanjutnya membelokkan agenda demokratisasi. Mereka adalah pemenang di awal reformasi, di tengah mereka memutar haluan. Mereka berhasil membangun legitimasi atas kekuasaannya, selanjutnya mereka berkhianat. Di awal reformasi, mereka tampil sebagai pembela demokrasi. Setelah rezim otoriter tumbang, mereka menghalangi konsolidasi demokrasi.

Mereka yang dimaksud adalah para oknum yang dengan sengaja atau karena ketidak tahuannya mengubah dan membelokkan arah reformasi. Yang mengaburkan makna demokrasi, sehingga mengorbankan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Mereka mengotori perjuangan para partai politik dan menggerus keberhasilan pembangungan ekonomi, politik dan budaya yang telah disumbangkan oleh pemerintah.

Oknum tersebut adalah para Partai Cari Muka. Parpol yang hanya muncul menjelang pemilu. Yang tidur ketika rakyat membutuhkan. Yang tak menoleh ketika rakyat memanggil. Yang mencari keuntungan di parlemen. Yang mencoba membocorkan anggaran pemerintah. Yang men-catut dana untuk rakyat.

Mereka, para oknum tersebut, layak mendapat ‘bintang’ sebagai pengkhianat rakyat. Mereka wajib dikeluarkan dari struktur legislative dan di diskualifikasi dari daftar caleg (DCT). Karena sejatinya mereka adalah debu yang mengotori kursi pembangunan pemerintah. Yang menjadi benalu bagi pembangunan politik dan demokrasi parpol.

Selamat menunaikan pesta demokrasi.

Pilihlah Parpol dan Caleg yang benar-benar terbukti membela kebenaran. Yang berjuang demi keadilan dan kerakyatan. Hati-hati dengan caleg yang hanya menebar janji, memberikan imbalan materi (uang) untuk meraup suara dan mereka yang alergi melakukan kontrak politik formal.

Bravo Indonesia. Salam Demokrasi

elha 12022009